1st NEWSLETTER, BULETIN PENDIDIKAN TINGGI HUKUM, The Official Newsletter of OKP Management Office
Pendidikan hukum di Indonesia ke arah yang lebih baik | Better Legal Education in Indonesia

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional terkini, Pemerintah Indonesia telah menetapkan misinya untuk terus mengaplikasikan penerapan eksistensi Indonesia sebagai negara maju, demokratis dan adil yang berdasarkan pada kedaulatan hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat prioritas-prioritas yang telah diidentifikasi dan perlu diwujudkan, diantaranya yaitu, "pemerintahan yang jujur, efektif, demokratis dan berakuntablitas" dan "kebijakan restrukturisasi kurikulum pendidikan nasional dengan pendidikan kewarganegaraan yang progresif", serta "pembangunan nasional yang dimulai dari daerah-daerah marginal” dan “pengukuhan keragaman dan restorasi sosial dengan menyoroti kebijakan pendidikan mengenai keragaman sosial dan menciptakan akses komunikasi antar warga negara ”.

Jelas bahwa, kualitas pendidikan tinggi (universitas), khususnya kualitas pendidikan lulusan hukum profesional memegang peranan penting dalam merealisasikan tujuan tersebut. Generasi baru-lah yang memegang tanggung jawab penerapan visi masyarakat kedepannya. Oleh lulusan hukum profesional, visi dan tanggung jawab kehidupan bangsa haruslah diterapkan dengan berdedikasi kepada negara sebagai pejabat pemerintahan, pegawai negeri, hakim, sarjana, atau pengacara yang selalu berpegang pada ketentuan hukum. Oleh karena itu, reformasi pendidikan hukum menjadi suatu langkah awal yang paling penting dalam pelaksanaan tujuan pemerintah tersebut. Dengan mengingat karakter Indonesia sebagai negara yang masyarakatnya tersebar di seluruh kepulauan nusantara, perbaikan kualitas pendidikan hukum seharusnya difokuskan pada daerah-daerah yang marginal. Dengan demikian, terdapat distribusi pendidikan hukum yang seimbang yang dapat mencegah kesenjangan dan perpecahan dalam aspek ekonomi, budaya dan politik antara masyarakat di Pulau Jawa dan masyarakat yang berada di daerah yang 'terpencil'.

Realisasi dan ambisi pemerintah Indonesia ini dalam peningkatan pendidikan hukum, khususnya yang berkaitan dengan keterampilan dan etika profesional, mempunyai keselarasan dengan salah satu tujuan Orange Knowledge Program (OKP). Program OKP ini didanai oleh Kementerian Luar Negeri Belanda dan NUFFIC. NUFFIC sendiri merupakan Organisasi independen nirlaba Belanda dengan tujuan internasionalisasi dan mempromosikan universitasuniversitas Belanda, serta membantu meningkatkan akses ke pendidikan tinggi di seluruh dunia. Dalam program OKP, NUFFIC berkedudukan sebagai manajer program, yang melaluinya sejumlah bantuan dana diberikan kepada proyek-proyek di Indonesia.

The Orange Knowledge Programme merupakan program pembangunan global Belanda dengan nilai 220 juta yang tersedia di 54 negara berkembang dan dikelola oleh Nuffic, sebuah organisasi nirlaba Belanda untuk internasionalisasi dalam pendidikan. Program ini diluncurkan pada pertengahan 2017, bertujuan menyediakan kesempatan bagi individu-individu untuk mengubah masa depan mereka melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan dalam pertengahan 2022....

Untuk buletin lebih lengkap dapat didownload pada link berikut: Download Buletin